Sumbar Bersuara — Masyarakat adat Nagari Lasi di Kabupaten Agam resmi menetapkan aturan adat yang melarang segala bentuk perburuan dan penangkapan burung di kawasan lereng Gunung Marapi. Kebijakan ini disepakati dalam musyawarah adat yang dihadiri oleh 60 orang Datuak Niniak Mamak yang baru dilantik.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi, AKBP Jamalul Ihsan Datuak Sati, menjelaskan bahwa pelarangan ini lahir dari keprihatinan warga terhadap semakin langkanya burung di alam sekitar. “Dulu suara burung menjadi bagian dari keseharian masyarakat dan penanda kehidupan alam, sekarang sudah jarang terdengar,” ujarnya, Minggu (19/10).
Beberapa jenis burung yang dilindungi dalam aturan ini antara lain murai, bondo, panokek, barabah, tampuo, punai, sikikih, balam, dan situpang. Warga luar yang melanggar akan dikenai sanksi adat berupa denda satu emas, sementara pelanggar dari dalam nagari akan dikenai hukuman perampasan alat berburu serta pemanggilan Datuk.
Selain larangan berburu, masyarakat adat juga menerapkan aturan pelestarian lingkungan lainnya, seperti pembatasan penebangan pohon dan kewajiban bagi calon pengantin untuk menanam pohon sebelum menikah. Inisiatif ini turut mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar.
Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA, Antonius Vevri, menyambut baik langkah tersebut. Ia menyebut aturan adat itu sebagai terobosan positif yang sejalan dengan program konservasi di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Marapi. “Kami bangga, karena inisiatif ini muncul langsung dari masyarakat. Ini yang pertama di Sumbar,” katanya.
Sementara itu, akademisi Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Dr. Indang Dewata menilai, upaya konservasi berbasis kearifan lokal seperti di Nagari Lasi layak dijadikan contoh bagi daerah lain. “Sumbar memiliki risiko bencana yang tinggi, sehingga langkah-langkah pelestarian dari masyarakat seperti ini sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.
