Sumbar Bersuara, Pasaman — Sudah hampir satu tahun anggaran 2025 berjalan, namun bantuan hibah pendidikan yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Pasaman tak kunjung turun. Sejumlah lembaga pendidikan—mulai dari pesantren, madrasah negeri dan swasta, hingga sekolah menengah swasta—kini hanya bisa memandangi SK pencairan yang belum memiliki arti apa pun. Dokumen yang seharusnya membawa harapan itu berubah menjadi secarik kertas yang tak mampu menjawab kebutuhan mendesak mereka.
Di balik pintu ruang guru, pertemuan kecil berlangsung hampir setiap malam. Para pengelola sekolah memutar otak untuk tetap bisa bertahan. Kas sekolah menipis, beberapa ruang belajar sesekali gelap karena listrik terputus, dan anak-anak belajar dalam kondisi yang serba terbatas. “Kami terus berharap. Mungkin besok ada kabar,” ungkap seorang kepala sekolah, suaranya lirih saat menatap papan tulis yang warnanya mulai memudar.
Situasi ini turut memengaruhi atmosfer sekolah. Suara riuh murid semakin jarang terdengar. Banyak guru honorer memilih berhenti sementara, sementara yang masih bertahan hidup dengan berutang di warung sekitar. Fasilitas belajar rusak, buku tidak memadai, dan kegiatan pembelajaran berjalan seadanya—lebih digerakkan oleh semangat, daripada sistem yang mendukung.
Yang kian terasa menyakitkan, para guru mulai menanggung beban moral. Mereka terbiasa mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan ketepatan janji, namun kini justru bergulat dengan janji pemerintah yang tidak ditepati. “Kami tidak marah, hanya kecewa. Anak-anak masih menyebut nama pemerintah dalam doa mereka—itu yang membuat kami terenyuh,” ujar seorang guru swasta di Pasaman, menahan haru.
Di sisi lain, rapat-rapat pemerintahan masih sibuk membahas peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Namun realitas di lapangan bertolak belakang. Guru-guru justru menjadi pihak yang harus bertahan dalam keterbatasan, mengajar dengan kondisi fisik dan mental yang terforsir, sembari menggantungkan harapan pada anggaran yang tak kunjung turun.
Masyarakat mulai mempertanyakan ke mana dana hibah pendidikan itu mengalir. Apakah tertahan di proses birokrasi yang berbelit, atau tersembunyi di antara tumpukan administrasi yang tidak kunjung beres? Sebab persoalan ini bukan sekadar soal anggaran yang terlambat, tetapi menyangkut perasaan ribuan guru yang merasa diabaikan.
Pemerintah Kabupaten Pasaman kini menghadapi ujian besar—bukan hanya tentang tata kelola keuangan, tetapi juga kepedulian terhadap mereka yang berada di garis depan pendidikan. “Kami tidak meminta banyak,” tutur seorang guru sepuh di pelosok Pasaman. “Cukup tepati janji. Agar anak-anak bisa belajar dengan layak, dan kami bisa mengajar tanpa rasa malu.”
